Rembang – Jawa Tengah (26/1) Meskipun
saat ini telah marak berdiri lembaga keuangan syariah seperti perbankan
syariah, koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dll, tak ada artinya
sama sekali jika tak mampu menggerakkan sekotor riil yang ada sama
sekali. Maka sektor riil syariah perlu diciptakan dan merupakan sebuah
kebutuhan yang mendesak. Jika ini dibisa dikembangkan dalam sistem
ekonomi syariah di Indonesia bisa berkembang dengan pesat. Demikian
peryataan Setyo Heriyanto, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah saat menyampaikan materi Workshop
Nasional Majelis Ekononomi dan Kewirausahaan (MEK) yang diselenggarakan
di Pusdiklat – BMT BUS Lasem – Rembang Jawa Tengah.
Dalam workshop bertemakan Masa Depan Koperasi Indonesia & menata Format sinergi BMT/BTM dengan Amal Usaha Muahammadiyah, Setyo menegaskan, untuk mengembangkan sektor riil syariah, Muhammadiyah bisa menjadi pelopornya hal ini terlihat dengan jaringan Amal Usaha Muhammadiyah yang dimilikinya seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dll. Menurutnya itu merupakan potensi besar dalam mengerakkan sektor riil yang ada selama ini. Tinggal bagaimana instrumen keuangan syariah yang ada selama ini dikembangkan misalnya bersinergi dengan kekuatan ekonomi yang ada di Muhammadiyah. “Saya rasa Muhammadiyah sebagai pelopor dalam menggerakkan sektor riil syariah,”terangnya.
Kemudian terkait dengan adanya KJKS yang berkembang di Muhammadiyah dalam bentuk BMT atau Baitulmaal Tanwil Muhammadiyah (BTM) yang tersebar di berbagai wilayah, Setyo merespon positif realitas itu, dengan demikian di Muhammadiyah akan bertambah banyak pelaku-pelaku bisnis yang mengembangan UKM. Muhammadiyah memiliki kesamaan visi dengan pemerintah dalam mendorong kebijakan pro poor, pro jobs dan pro growt.
Sementara, Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Keirausahaan PP Muhammadiyah, Abdullah Yazid, mengatakan, menggerakkan sektor riil syariah dilingkungan Muhammadiyah merupakan keharusan karena Muhammadiyah ingin agar umatnya terus maju dan sejahtera. Hal ini menurutya sesuai dengan amanah muktamar Muhammadiyah ke-43 di Aceh, dimana Muhammadiyah mengembangkan Badan Amal Usaha Muhammadiyah, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah dan memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota. “Berdasarkan keputusan Muktamar Muhammadiyah itulah dikalangan Muhammadiyah terus terbentuk pengembangan kewirausahan dalam mendorong peningkatan ekonomi umat,”jelasnya.
Program pengembangan sektor riil di Muhammadiyah, lanjut Abdullah Yazid sudah merupakan amanah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hal ini tak lepas dengan realitas yang ada dimana Islam di Indonesia sangat terpinggirkan dari segi ekonomi. Bayangkan 85 persen masyarakat Indonesia adalah umat Islam dari jumlah tersebut banyak yang masuk dalam garis kemiskinan. Maka dalam gerakan BMT atau BTM yang dijalankan Muhammadiyah terus berupaya bagaimana persoalan umat itu bisa teratasi.
Untuk mengatasi tersebut, Abdullah Yazid mengatakan, bahwa Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan terus melakukan konsolidasi dengan membangun sinergi bersama baik dengan lembaga keuangan syariah dan sektor riil yang ada di Muhammadiyah. Dengan demikian Muhammadiyah akan menjadi pelopor dalam pengembangan sektor riil syariah di Indonesia (Goes).
Dalam workshop bertemakan Masa Depan Koperasi Indonesia & menata Format sinergi BMT/BTM dengan Amal Usaha Muahammadiyah, Setyo menegaskan, untuk mengembangkan sektor riil syariah, Muhammadiyah bisa menjadi pelopornya hal ini terlihat dengan jaringan Amal Usaha Muhammadiyah yang dimilikinya seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dll. Menurutnya itu merupakan potensi besar dalam mengerakkan sektor riil yang ada selama ini. Tinggal bagaimana instrumen keuangan syariah yang ada selama ini dikembangkan misalnya bersinergi dengan kekuatan ekonomi yang ada di Muhammadiyah. “Saya rasa Muhammadiyah sebagai pelopor dalam menggerakkan sektor riil syariah,”terangnya.
Kemudian terkait dengan adanya KJKS yang berkembang di Muhammadiyah dalam bentuk BMT atau Baitulmaal Tanwil Muhammadiyah (BTM) yang tersebar di berbagai wilayah, Setyo merespon positif realitas itu, dengan demikian di Muhammadiyah akan bertambah banyak pelaku-pelaku bisnis yang mengembangan UKM. Muhammadiyah memiliki kesamaan visi dengan pemerintah dalam mendorong kebijakan pro poor, pro jobs dan pro growt.
Sementara, Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Keirausahaan PP Muhammadiyah, Abdullah Yazid, mengatakan, menggerakkan sektor riil syariah dilingkungan Muhammadiyah merupakan keharusan karena Muhammadiyah ingin agar umatnya terus maju dan sejahtera. Hal ini menurutya sesuai dengan amanah muktamar Muhammadiyah ke-43 di Aceh, dimana Muhammadiyah mengembangkan Badan Amal Usaha Muhammadiyah, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah dan memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota. “Berdasarkan keputusan Muktamar Muhammadiyah itulah dikalangan Muhammadiyah terus terbentuk pengembangan kewirausahan dalam mendorong peningkatan ekonomi umat,”jelasnya.
Program pengembangan sektor riil di Muhammadiyah, lanjut Abdullah Yazid sudah merupakan amanah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hal ini tak lepas dengan realitas yang ada dimana Islam di Indonesia sangat terpinggirkan dari segi ekonomi. Bayangkan 85 persen masyarakat Indonesia adalah umat Islam dari jumlah tersebut banyak yang masuk dalam garis kemiskinan. Maka dalam gerakan BMT atau BTM yang dijalankan Muhammadiyah terus berupaya bagaimana persoalan umat itu bisa teratasi.
Untuk mengatasi tersebut, Abdullah Yazid mengatakan, bahwa Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan terus melakukan konsolidasi dengan membangun sinergi bersama baik dengan lembaga keuangan syariah dan sektor riil yang ada di Muhammadiyah. Dengan demikian Muhammadiyah akan menjadi pelopor dalam pengembangan sektor riil syariah di Indonesia (Goes).
Sektol Riil Syariah Merupakan Kebutuhan
Reviewed by Jualan Untung
on
March 05, 2013
Rating:
No comments: